Implikasi Penolakan Akta Notaris Pasca Penandatanganan Akta oleh Klien
DOI:
https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4179Keywords:
Notary-Deed, Deed-Rejection, Legal-ImplicationsAbstract
Notarial deeds are authentic evidence that have perfect evidentiary power in the legal process. However, in practice, there is a phenomenon where clients reject deeds that they have signed before a notary. This rejection raises legal issues regarding the validity of the deed, the notary's responsibility, and legal protection for the parties. This article aims to examine the legal implications of the rejection of a deed by a client after signing, as well as to examine efforts to resolve disputes that may arise. This study uses an empirical legal approach by collecting data through interviews with notaries and case studies in certain areas. The results of the study indicate that rejection of a deed after signing can cause legal uncertainty, and requires notaries to be careful in the process of making and reading the contents of the deed to the parties. Strengthening standard operating procedures and legal education for the public is needed to prevent similar disputes in the future.
References
Akay, B. T. (2019). Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 7(3).
Elvina, M. (2020). Implikasi Hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama. Lex Renaissance, 5(2), 438-457.
Gultom, M. (2020). Etika profesi hukum. Prenadamedia Group.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Staatsblad Tahun 1847 No. 23.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
Intan, L. C. (2016). Akibat pelanggaran oleh notaris terhadap pembuatan akta notariil. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2), 206-215.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). (2023).
Muhammad Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.
ndonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
R. Soegondo Notosoedirjo, 1993. Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 4.
Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.
Taliwongso, C. A. A. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn). Lex Administratum, 10(2).
Tampanguma, C. I. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. Lex Privatum, 9(11).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2004).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
