Analisis Pengaruh Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Kemandirian Keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2023
DOI:
https://doi.org/10.51903/jupea.v6i3.7232Keywords:
BPK Recommendation Follow-Up; Financial Independence; Human Development Index; Central Kalimantan Province; Public Sector AuditAbstract
The Human Development Index (HDI) is a key indicator of regional development success through health, education, and living standard dimensions, where its achievement is significantly influenced by governance and fiscal capacity. This study aims to analyze the effect of the Completion Level of BPK's Audit Recommendation Follow-Up (TLRHP) and Financial Independence on HDI in Central Kalimantan Province for the 2019-2023 period. Based on Stewardship Theory, the local government is positioned as a steward of public trust responsible for converting the budget into community welfare through audit accountability and financial independence. Multiple linear regression analysis on panel data is the quantitative method employed in this study covering 15 local government entities with a total of 75 observations. In its testing, this study applies Natural Logarithm (LN) transformation to mitigate non-normal data variance to meet valid regression model criteria. The partial results show that the TLRHP Completion Level has a positive and significant effect on HDI. This provides evidence that every rupiah saved from inefficiency through audit follow-up, as stated in the Regional Audit Result Summary (IHPD) document, can optimize public sector spending. Furthermore, Financial Independence is also proven to have a positive and significant effect on HDI, indicating that regional fiscal flexibility facilitates the independent funding of basic service innovations. Both variables have a considerable impact at the same time, with a 23.7 percent coefficient of determination. The policy implications of this research emphasize that compliance with BPK recommendations is not merely an administrative obligation but a strategic mechanism for local governments in Central Kalimantan to ensure budget effectiveness in improving the quality of life sustainably.
References
Aliya, W. H., & Soelistyo, A. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI GERBANGKERTASUSILA. In Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) (Vol. 4, Number 1).
Budaya, A. (n.d.). ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNIT PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016.
Hamimah, H., & Zulkarnain, Z. (2020). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP IPM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT. In Akuntansi dan Perpajakan (Vol. 1, Number 2).
Hardana, A., & Nasution, J. (2022). PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In Global Financial Accounting Journal (Vol. 06, Number 01).
Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 56–66. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216
Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, J., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Riau, U., Aprillia, D., Periansya, P., & Antina Aryani, Y. (2025). TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN TRANSPARANSI, PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS AND TRANSPARENCY, ITS INFLUENCE ON THE LEVEL OF CORRUPTION IN INDONESIA. 6(1), 96–109. https://current.ejournal.unri.ac.id
Kurniasari, R. (n.d.). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Retrieved www.bps.go.id.
NurGita Sari, F., & Budi Riharjo, I. (n.d.). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.
Purisky Redaputri, A., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, F. (n.d.). Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di indonesia. AKUNTABEL, 17(1), 2020–2148. Retrieved http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL
Putri, D. A., Rahmah, M., Khairini, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 2(1), 438–443.
Rahma, F., Yunarsi, Wilda, & Dewi Yulianti. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 13–19. https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9
Renggo, Y. R., Ekonomi, J., Fakultas, P., Sosial, I.-I., & Sumba, U. (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 11(2). http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu
Riksa Wibawa, G., & Perjuangan Tasikmalaya, U. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT. Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ), 3(2), 88–100.
Siregar, H. A. (2023). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 13(2), 157–167. https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530
Sudiyarti, N., & Sutanty, M. (2019). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
