Konsep Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan Klausul Akta dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Penulis

  • Himmatul Mahmudah Universitas Jember
  • Bayu Dwi Anggono Universitas Jember
  • Dyah Ochtorina Susanti Universitas Jember

DOI:

https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4312

Kata Kunci:

Notary Responsibility, Clause Errors, Sharia Economic Disputes, Authentic Deed

Abstrak

A notary holds a significant and strategic role in supporting the state to provide legal certainty for its citizens. Through notarial services, individuals can obtain authentic deeds that serve as the strongest and most legitimate evidence of legal acts. As the law continues to evolve, One significant advancement is the rise of the sharia-based economy. which introduces a legal framework grounded in Islamic principles. This development demands notaries to adapt, especially when drafting authentic deeds based on sharia economic transactions. One important regulation in this context is the requirement that disputes arising from sharia economic activities must be resolved in the Religious Court. Therefore, the drafting of clauses in notarial deeds must comply with applicable laws and regulations. However, in practice, notaries sometimes make errors in drafting deed clauses, which may result in legal harm to the parties involved. This research seeks to offer insights into the notary's liability for inaccuracies in clauses within authentic deeds. particularly in sharia economic disputes. It explores the notary’s role in ensuring compliance with both positive law and Islamic legal principles, as well as the potential legal consequences of such errors.

Referensi

Adjie, H. (2021). Kebatalan dan pembatalan akta notaris (Cet. II). PT Refika Aditama.

Hernita, L. (2017). Peran notaris dalam praktik perjanjian bisnis syariah di Indonesia. Prenadamedia Group.

Ikatan Notaris Indonesia. (2019). Kode etik notaris dan pedoman perilaku. INI.

Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Indonesia. (2018). Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kambey, P. Y. (2020). Peran notaris dalam peradilan perdata. Lex Et Societatis.

Laksono, A. D. (2021). Koordinasi lembaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 5(2), 90–92.

Lubis, R. H. (2024). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap sengketa ekonomi syariah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri).

Majelis Pengawas Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2022). Laporan tahunan pengawasan notaris. INI.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2018). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.

Mulyadi, L. (2019). Hukum acara perdata dalam teori dan praktik. Djambatan.

Naim, M. (2016). Kompendium himpunan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum. Hasanah.

Pratiwi, W. (n.d.). Tanggung jawab notaris dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah. Pusat Dokumentasi dan Riset Hukum FH UI. Diakses dari https://pdrh.law.ui.ac.id

Wahyuni, R. S. (2023). Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum perjanjian ekonomi syariah. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 8(1), 45–56.

Diterbitkan

2025-06-12

Cara Mengutip

Himmatul Mahmudah, Bayu Dwi Anggono, & Dyah Ochtorina Susanti. (2025). Konsep Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan Klausul Akta dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 4(1), 336–347. https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4312